Muara Teweh – Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah, mengikuti rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 melalui Zoom Meeting bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Inspektorat, BPKA, serta Ketua Tim BPKP ini berlangsung di Aula Setda Lantai I pada Kamis (13/2/2025).
Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah akan dilakukan secara nasional, termasuk di Kalimantan Tengah.
"Kami (BPKP) diminta untuk melaksanakan pengawasan dan peningkatan kualitas perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah tahun 2025," ujar Ilham.
Ia menekankan pentingnya penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah secara berkelanjutan, terutama di tengah transisi kepemimpinan di sejumlah daerah.
"Saat ini, di bulan Februari 2025, banyak daerah menghadapi pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan isu-isu strategis yang selaras dengan visi dan misi masing-masing," jelasnya.
Selain itu, Ilham menyoroti tantangan fiskal daerah, di mana beberapa daerah telah mampu mengoptimalkan pendanaan pembangunan, sementara daerah lain masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
"Dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, BPKP diharapkan dapat membantu daerah memprioritaskan belanja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing," ungkapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Barito Utara, Drs Jufriansyah, menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
"RPJMD adalah peta pembangunan lima tahun ke depan yang harus selaras dengan target pembangunan nasional," ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, BPK, dan Bappeda dalam menyusun RPJMD yang berorientasi pada prioritas pembangunan. Selain itu, Inspektorat dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki peran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan.
BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah berkomitmen untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD yang efektif, guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.